Seputarperak.com- Dalam rangka melancarkan pelaksanaan Kongres UCLG ASPAC yang dihelat di Kota Surabaya, Polsek Krembangan, Polres Pelabuhan Tanjung Perak terus berusaha meningkatkan keamanan dan ketertiban di masyarakat.
Salah satunya dengan mencegah aksi demonstrasi yang akan dilaksanakan oleh LSM KPK Nusantara bersama warga Morokrembangan.
Baca Juga: Polsek Asemrowo Kawal Pelaksanaan Aksi Unjuk Rasa Perusahaan Travel
Hal ini dilakukan oleh Iptu Rahmat, panit Binmas Polsek Krembangan, Selasa, 11 September 2018.
Saat itu Iptu Rahmat melakukan koordinasi dengan para pengurus KPK Nusantara, diantaranya Munir, Asari dan Rohman.
Para pengurus LSM KPK Nusantara ini diminta untuk menunda aksinya sampai kegiatan Kongres UCLG ASPAC selesai.
Sekedar diketahui, UCLG ASPAC adalah organisasi pemerintah kota Internasional yang melingkupi negara-negara di Asia Pacific.
Tujuan dari organisasi ini adalah untuk ajang diskusi antar pemerintah kota, guna menemukan kebijakan-kebijakan terbaik.
Kali ini Kota Surabaya yang mendapatkan kehormatan menjadi tempat digelarnya kongres yang biasa dilaksanakan setiap dua tahun sekali itu.
Baca Juga: Polsek Kenjeran Lakukan Pengamanan Jalur, Antisipasi Demo Buruh
Dijadwalkan, kongres yang sudah berlangsung sejak tanggal 5 September 2018 tersebut akan dihadiri oleh wakil presiden, Jusuf Kalla pada tanggal 13 September 2018 nanti. Sementara kongres sendiri baru akan selesai tanggal 15 September 2018.
Sedangkan LSM KPK Nusantara, berniat melakukan demonstrasi lanjutan, untuk memperjuangkan nasib warga Tambak Asri, Kelurahan Morokrembangan untuk mendapatkan hak atas tanah yang sudah mereka tempati selama lebih dari 28 tahun.
Aksi ini terkait klaim pihak perorangan atas nama Budi Hartono yang mengakui bahwa lahan yang ditempati sebanyak 129 kepala keluarga tersebut merupakan miliknya.
Padahal selama ini warga telah membayar sewa kepada Dinas Perikanan dan Kelautan Pemprov Jatim.
Baca Juga: Polsek Asemrowo Kawal Pelaksanaan Unjuk Rasa Pengusaha Pergudangan Kalianak
LSM KPK Nusantara bersama warga bermaksud meminta perlindungan hukum kepada pemerintah. Sebab, dengan adanya klaim ini, maka warga akan kehilangan rumahnya dan pemerintah Provinsi Jatim dalam hal ini Dinas Perikanan dan Kelautan akan kehilangan asetnya.
Menurut Kapolsek Krembangan, Kompol Esti Setija Oetami, SH, tujuan pihaknya hanya ingin melancarkan jalannya Kongres UCLG ASPAC dengan menghentikan sementara rencana unjuk rasa warga dan LSM KPK Nusantara.
“Kami tidak ada niat untuk menghalangi masyarakat yang hendak menyuarakan aspirasinya. Apalagi ini berkaitan dengan hak. Kami hanya ingin agar citra kota Surabaya yang kita cintai ini tetap baik di mata Internasional, karena rencana aksi itu bertepatan dengan pelaksanaan kongres internasional. Nanti setelah kongres selesai, aksi unjuk rasa bisa dilanjutkan lagi,” ujarnya. (hum)
Editor : Redaksi
